Melembagakan Nahi Munkar

Oleh: M. Nora Burhanuddin

The underlying problem, however, is a straightforward clash of two values: while it is a good thing to stop wrongdoing, it is a bad thing to violate privacy. How then are the conflicting demands of these two values to be reconcilied?”

–Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought

Suatu ketika, al-Makmun bertanya, “Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sepasang muda-mudi berbincang mesra di jalanan sepi pegunungan ini?”

Seorang rakyat fanatiknya berujar, “Aku akan mengintrogasi mereka”.

“Kamu menanyai si lelaki, lalu ia menjawab si wanita istrinya. Si wanita pun menimpali, sang lelaki suaminya. Lalu apa yang kau lakukan?” ujar sang Khalifah.

“Aku akan memisah dan memenjarakan keduanya”.

“Kemudian apa lagi?” timpal Khalifah.

“Aku akan bertanya-tanya tentang mereka,” jawabnya mantap.

“Siapa yang kau tanyai?” Khalifah semakin seru.

“Pertama, aku akan mencari kabar darimana mereka berasal”.

“Okey. Kau berhasil menanyai si lelaki. Ia mengaku berasal dari Asfijab. Si perempuan juga menjawab senada—dan bahwa mereka saudara sepupu, menikah, dan bermesraan disini. Lalu, kau ingin tetap memenjarakan mereka atas dasar kecurigaanmu sampai utusanmu kembali dari Asfijab? Taruhlah, utusanmu mati di tengah jalan, atau justru keduanya mati sebelum utusanmu kembali?” berondong Khalifah.

“Aku akan bertanya-tanya saja di kamp Khalifah”.

“Taruhlah, kau hanya bertemu satu atau dua orang dari Asfijab di kampku, tapi mereka tak tahu siapa pasangan itu? Apakah kau akan meneruskan keputusanmu?”

Si fanatik, “..@#$%^&*()+..“ diam membisu.

Dialog di atas diceritakan Zubair bin Bakkâr (256 H) dalam al-Akhbâr al-Muwaffaqiyyât yang juga dilaporkan dalam Târîkh Madînat Dimasq karya Ibn ‘Asyâkir (571 H). Saya tuliskan ulang semuanya dari karya Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought.

Cerita di atas menjadi penting manakala kita juga mendapati fenomena serupa dan sering terulang dalam kehidupan sehari-hari. Kita kerap menjumpai muslim yang begitu semangat bernahi-munkar. Ini tentu baik. Namun bagaimana jadinya jika semangat ini tak diimbangi dengan wawasan yang cukup soal tata cara nahi munkar yang sesuai aturan agama?

Instrumen Nahi Munkar

Seperti ajaran Islam lainnya, nahi munkar tak ubahnya konsep yang juga bersyarat. Ia tak bisa dipahami dan dilakukan secara lugu hanya dengan satu alasan: ada kemunkaran. Ketika ushul fikih menegaskan at-taklîf bi al-masyrûth dûna as-syarth bâthil (memberi taklif sesuatu tanpa syaratnya sekaligus itu salah), maka hal ini mengindikasikan bahwa setiap konsep yang ditawarkan syariat sejatinya memiliki kriteria, kondisi, prasyarat yang harus dipenuhi sebelum seorang mukallaf bisa mengamalkannya. Karena jika tidak, sama saja mengamalkan ajaran syariat sepotong-potong. Bukankah Al-Quran melaknat kaum Yahudi yang mengimani sebagian ayat tapi mengingkari yang lain? Karena itu diperlukan instrumennya.

Instrumen nahi munkar sejatinya tak lepas dari kondisi sosial dan jenis kemunkaran yang dilakukan, sekaligus kondisi yang bernahi-munkar. Al-Mâwardi (450 H) dalam al-Ahkâm as-Sulthâniyyah menegaskan, instrumen amar ma’ruf dan nahi munkar adalah hisbah, baik yang bersifat personal yang hukumnya fardlu kifâyah maupun yang berhukum fardhu ‘ain, yakni ketika salah seorang warga diangkat oleh negara sebagai muhtasib. Banyak tugas seorang muhtasib, melihat jenis kemunkaran yang terjadi, atau amar makruf yang ingin digalalakkan. Baiklah, untuk sementara kita sisihkan bagian amar makruf karena concern kita kali ini pada nahi munkar.

Teori paling lengkap soal instrumen nahi munkar dapat kita lacak di Ihyâ Ulûm al-Dîn . Di sana al-Ghazâli (505 H) menegaskan, muhtasib memiliki lima syarat yang harus dipenuhi: adanya taklif, iman, adil, mampu dilakukan, dan mendapat izin dari imam. Empat syarat pertama saya kira sudah cukup jelas, sehingga syarat terakhir yang akan saya bahas karena berhubungan langsung dengan topik makalah ini.

Mendapat izin dari imam. Al-Ghazâli secara umum menentang syarat ini karena semua ayat Al-Quran dan hadits yang menjadi landasan nahi munkar bersifat umum dan tak terikat dengan izin imam. Bagaimana seorang membutuhkan restu dari imam ketika, misalnya, melihat orang yang meninggalkan sholat sedang belum ada yang mengingatkan? Namun, apa rahasia ia masih mencantumkan syarat ini meski secara umum ditentang?

Jawabnya: syarat ini penting dicantumkan karena terkait dengan beberapa jenis nahi munkar yang memang harus mendapat restu dari imam. Ia menjelaskan, ada lima tingkatan hisbah: memberi tahu (at-ta’rîf), menasehati dengan ucapan lembut, mencela dan bersikap keras, mencegah dengan paksa secara langsung, bertindak langsung dengan memukul secara langsung. Lah, tingkatan terakhir ini yang membutuhkan izin resmi dari imam mengingat, jika tidak, akan menimbulkan kemunkaran yang lebih besar, yakni terjadi gejolak yang luar biasa di masyarakat dan bentrokan di sana-sini. Dengan demikian, setiap orang yang ingin bernahi-munkar sejatinya harus mempertimbangkan syarat-syarat ini sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Syarat-Syarat Nahi Munkar

Selain lima syarat bagi muhtasib—yakni mereka yang bertugas menjalankan nahi munkar—ada syarat lain soal bagaimana kriteria munkar yang harus dihilangkan, terkhusus yang melibatkan kekuatan (al-yad wa al-quwwah). Dr. Yusuf al-Qaradhâwi dalam Fiqh al-Jihâd menyebut empat syarat munkar jenis ini. Keempatnya disarikan dari eksplorasi terhadap kulliyyât as-syarî’ah (nilai-nilai universal syariat) dan maqâshid as-syarî’ah (tujuan-tujuan syariat). Syarat-syarat ini: pertama, kemungkarannya telah disepakati semua ulama; kedua, kemungkaran tampak jelas, bukan samar-samar; ketiga, mampu dihilangkan; dan keempat, tak memantik kemungkaran yang lebih fatal.

Syarat pertama berkaitan dengan fakta bahwa dalam fikih terdapat sekian banyak khilâfiyyah (perbedaan pendapat) karena beragam ijtihad oleh para mujtahid. Di sana, apa yang dianggap munkar oleh sebagian mujtahid belum tentu menurut yang lain. Karena itu ulama menggariskan, nahi munkar dengan kekuatan hanya berlaku pada aktivitas haram yang disepakati seluruhnya.

Pun, aktivitas yang dinahi-munkari harus mutlak haram, bukan sekedar makruh atau yang lebih ringan. Baik berupa dosa kecil maupun besar—meski penanganan dosa kecil tentu harus lebih longgar dibanding yang besar. Syarat harus haram ini mutlak, kecuali dalam satu kondisi belaka. Yaitu, saat syiar-syiar agama yang berkarakter sunnah ditinggalkan serentak di suatu daerah tertentu, semisal adzan, sholat jamaah, sholat hari raya, dsb. Saat itu, pemimpin harus mengingkarinya—walau melibatkan kekuatan. Ini karena dalam maqâshid as-syarî’ah—sebagaimana as-Syathibi jelaskan dalam al-Muwâfaqât—sunnah-sunnah yang bersifat syiar berkarakter kifâyah, yakni jika ditinggalkan sama sekali, semua muslim berdosa. Pun, sunnah jenis ini penting demi eksistensi ajaran agama yang wajib dipertahankan.

Syarat kedua sangat penting ditekankan karena Islam sama sekali tak menganjurkan pemeluknya menjadi mata-mata maksiat. Al-Qur’an berfirman, “Dan janganlah memata-matai!” Setiap maksiat yang tak terang-benderang terlihat tak boleh diungkap atau bahkan diberangus lewat jalur represif. Pengalaman sy. Umar bin al-Khattab bisa menjadi pelajaran disini. Al-Ghazali dalam Ihyâ’-nya bercerita bahwa suatu malam sy. Umar memanjat tembok seseorang, lalu memergokinya berbuat munkar, lantas mengingkarinya.

Malah si terdakwa membalas, “Jika aku telah bermaksiat pada Allah Swt. dari satu sisi, kau hai Umar telah bermaksiat dari tiga sisi!”

“Apa saja itu?” heran sy. Umar.

“Allah Swt. berfirman: ‘Dan janganlah kau memata-matai!’ tapi kau memata-mataiku. Dia juga berfirman: ‘Dan masuki rumah lewat pintunya!’ tapi kau malah manjat dinding. Terakhir, Ia berfirman: ‘Dan janganlah kalian masuk rumah orang lain hingga kau merasa nyaman dan memberi salam penghuninya!’ pun kau tak beruluk-salam.”

Sy. Umar pun meninggalkannya sambil tetap menyuruhnya bertaubat.

Saat bernahi-munkar, seseorang hendaknya mengukur kadar kemampuannya. Islam bukan agama yang menganjurkan pemeluknya berbuat nekad. Karena itu, syarat ketiga menjadi penting. Dalam hadits riwayat Abu Sa’îd al-Khudri, “Lantas siapapun yang tak mampu, maka dengan lisannya”. Ini berarti, kemampuan disyaratkan, baik mampu secara maknawi—seperti suami terhadap istrinya, ayah pada anaknya, dsb—atau secara materi sebagaimana penguasa terhadap rakyatnya. Tegasnya jika tak mampu lewat kekuatan, cukup dengan lisan, selanjutnya dengan hati.

Syarat terakhir—yakni tak memantik kemunkaran yang lebih fatal—saya pikir sangat logis. Mungkinkah kita mengorbankan hal besar demi hanya menggapai maslahat sepele? Syarat ini berkaitan erat dengan kaedah fikih: jika dua kerusakan paradoks, maka dihindari yang besar meski dengan menabrak yang lebih ringan (idzâ ta’âradhat mafsadatâni rû’iya a’dzamuhâ dhararan bir tikâbi akhaffihimâ).     

Melembagakan Nahi Munkar, Haruskah?

Bernahi-munkar adalah sebuah kewajiban dalam agama dan memang setiap muslim yang beriman harus melaksanakannya. Tapi, ada problem yang diungkap Michael Cook yang setidaknya menyentil kita tentang bagaimana seharusnya nahi munkar dilaksanakan. Ujarnya,

“The underlying problem, however, is a straightforward clash of two values: while it is a good thing to stop wrongdoing, it is a bad thing to violate privacy. How then are the conflicting demands of these two values to be reconcilied?”

Bagaimanapun, problem mendasarnya adalah benturan langsung dua nilai: memang sebuah kebaikan untuk bernahi-munkar, namun disisi lain tak baik mencederai privasi seseorang. Lalu, bagaimana dua tuntutan nilai yang saling paradoks ini sanggup didamaikan?

Ini mengapa aturan baku soal nahi munkar harus diterapkan. Pembakuan ini menyangkut fakta bahwa dalam perjalanan sejarah Islam yang begitu panjang, nahi munkar lewat jalur represif selalu ditangani oleh negara dengan lembaga resminya: hisbah. Karya Michael Cook dengan baik mengilustrasikan hal ini. Ia banyak menyodorkan fakta-fakta aktivitas hisbah sepanjang sejarah dinasti Islam: Ummayyah, Abbasiyah, Utsmaniyyah, sekaligus praktek kontemporernya di Saudi Arabia.

Dalam kajian akademis Khâled bin ‘Utsmân as-Sabt, al-Amr bi al-Ma’rûf wa an-Nahy ‘An al-Munkar; Ushûluhu wa Dhawâbithuhu wa Adabuhu, ia berpandangan sejatinya lembaga hisbah bermakna lebih umum dibanding nahi munkar. Ini karena hisbah tak hanya mengurusi wilayah negatif (nahi munkar), melainkan juga positif (amar makruf).

Ide melembagakan nahi munkar dapat kita temukan basisnya dalam lembaran turats. Al-Qarâfi dalam al-Ihkâm fî Tamyîz al-Fatâwâ ‘an al-Ahkâm wa Tasharrufât al-Qâdli wa al-Imâm, menyebut dengan tegas bagaimana aktivitas Nabi Saw. terbagi menjadi tiga macam: sebagai Nabi (washfuhu bi an-nubuwwah wa ar-risâlah), sebagai hakim (washfuhu bi al-qadhâ’), dan sebagai pemimpin negara (washfuhû bi al-imâmah).

Hanya tipe ketiga yang berkaitan dengan nahi munkar represif karena pemimpin negaralah—ujar al-Qarafi—yang diserahi kekuasaan bersenjata demi kemaslahatan umum. Ini mengapa al-Ghazâli dalam Ihyâ’ menegaskan bahwa nahi munkar represif bersenjata bukanlah hak rakyat, melainkan pemimpin negara. Artinya, harus ada lembaga resmi yang diizinkan pemerintah untuk mengemban tugas ini. Hal demikian juga ditegaskan an-Nawawi dalam Syarh Shahîh Muslim sambil menukil pendapat Qadhi ‘Iyadh.

Apa yang para ulama di atas tegaskan sejatinya juga kesepakatan seluruh undang-undang semua negara. Tak pernah kita menjumpai satu negara berdaulat pun yang memberikan hak bebas rakyatnya untuk bersenjata. Apa tugas aparatur negara jika demikian?!

Jika moderat dalam beragama, niscaya kita memahami bahwa apa yang selalu didengungkan mereka yang terlalu semangat bernahi-munkar sambil menuduh negara demokrasi, seperti Indonesia, sebagai penghalang utama nahi munkar, tak sepenuhnya tepat. Sejatinya, sejak era Nabi hingga sekarang, lembaga hisbah tak pernah alpa dalam negara-negara Islam. Lalu apa yang terjadi?

Benarkah demikian? Saya tegaskan: ya! Apakah Anda membatasi objek nahi munkar hanya pada lokalisasi, warung remang-remang, atau diskotik? Jika demikian, sungguh picik dugaan Anda. Korupsi, tebang liar hutan, kemacetan lalu lintas, hingga kebijakan melenceng kepala negara adalah objek-objek nahi munkar yang wajar bukan hanya menurut undang-undang, melainkan dalam kacamata syariat. Bukankah syariat mencakup seluruh ajaran yang membahagiakan dunia-akherat?

Pada poin ini, apa yang terjadi? Negara kita sudah memiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), POLRI (Polisi Republik Indonesia), ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Departemen Kehutanan, dan sebagainya. Belum lagi lembaga-lembaga swasta masyarakat yang berorientasi mengawal kebijakan pemerintah atau sebagai badan pengawas penyelenggaraan negara. Beragam aparatur ini jelas telah memenuhi kriteria sebagai lembaga hisbah—dengan beragam spesifikasinya—yang mengaplikasikan salah satu ajaran agama: nahi munkar. Kesemuanya adalah lembaga-lembaga resmi yang diakui negara dan telah menjalankan tugas masing-masing—meski masih perlu pembenahan.

Apa yang ingin saya tegaskan adalah bahwa nahi munkar represif bersenjata memang secara syariat harus dipegang sepenuhnya oleh negara. Ini demi kemaslahatan bersama. Kemudian, siapapun atau ormas apapun yang ingin mengemban tugas ini juga harus melalui sistem yang diperkenankan negara. Ini yang sejatinya diajarkan para ulama kita dalam beragam karya akademis mereka. Lalu, jika ada pertanyaan: haruskah kita melembagakan nahi munkar? Saya akan menjawab: harus! Toh, kemaslahatan akan lebih mudah dicapai daripada kita melepaskannya diurus personal yang tentu terkadang kurang prosedural.

*dimuat dalam Majalah Afkâr LMINU Mesir edisi Agustus 2012*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *