Deradikalisasi Ekstrimis dan Kamuflase Sekularis

Oleh: Ahmad Ilham Zamzami

Aku tidak akan mengkafirkan seorang muslim yang berbuat dosa, meski itu dosa besar. Selagi dia tidak menganggapnya halal.”
(Imam Abu Hanifah)

Fonem bahasa yang bersifat verbalis, pengertiannya cendrung berada di ujung logika si penutur. Dalam artian, muatan makna dari ucapan yang dilontarkan dipengaruhi oleh track-record (latar belakang, red) dan cara pandang speaker (pembicara, red).

Untuk lebih konkretnya, hal itu bisa kita telisik dalam salah satu syair Imam as-Syafi’i r.a. Beliau bersenandung:

“إِنْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آل مُحَمَّد *** فَلْيَشْهَدْ الثَّقْلَانِ أَنِّيْ رَافِضِيّ”

Jika mencintai keluarga Muhammad SAW, (adalah) disebut Rafidah. Maka saksikanlah (wahai manusia dan jin), aku adalah seorang Rafidah”.

Sekilas transliterasi dari syair tersebut, adalah justifikasi atas pengakuan beliau sebagai syi’î (berideologi Syi’ah, red). Akan tetapi, jika kita lebih mencermati, maka kesimpulan yang impulsif ini akan bertolak belakang. Sebab, motif utama dalam redaksi di atas, adalah reaksi frontal beliau terhadap para pembenci keluarga Nabi Muhammad SAW (nawâshib, red).[1]

Lebih lanjut, kalimat prosa ini juga dibuat sebagai langkah konfrontasi Imam as-Syafi’i r.a kepada seseorang yang berestimasi negatif kepada beliau.[2] Dia berasumsi bahwa beliau bermazhab Syi’ah, hanya karena kecintaan beliau terhadap ahlul-bait.[3]   

Sikap yang sepadan, patut pula kita implementasikan dalam memahami statement orientalis atau kalangan Islam liberalis. Maksudnya, perlu adanya klarifikasi filologis (ketatabahasaan, red) yang kritis atas setiap label baru yang mereka sematkan kepada Islam.

Melalui klarifikasi filologis inilah, akan kita temui metodologi yang diferensial antara kita dengan kalangan sekularis. Saat meminimalisir reaksi kekerasan atas nama agama (al-tatharruf al-dînî, red) atau yang lebih dikenal dengan deradikalisasi.

Namun ada baiknya, bila kita terlebih dahulu memahami epistimologi radikalisme. Dalam studi ilmu sosial, term ini diartikan sebagai sebuah perspektif yang menginginkan perubahan mendasar terhadap realitas sosial yang didasari oleh hasil interpretasinya pada ideologi tertentu.

Dan perubahan radikal sebenarnya, bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif. Akan tetapi yang banyak, dengan tindakan kekerasan (allegationally, red). Dari penjelasan tersebut, radikalisme merupakan konsep yang netral dan tidak melulu berkonotasi negatif.[4]

Mitsuo Nakamura[5] misalnya, ia memposisikan NU sebagai organisasi keagamaan yang radikal dan tradisionalis. Konklusi ini diperoleh berdasarkan riset yang dilakukannya, mengenai karakteristik politik NU di era orba.

Dia menilai, NU adalah ormas yang independent, bukan derivasi dari ormas lain atau pun instansi pemerintah. Sehingga NU selalu bersikap ktitis, tegas, dan menuntut adanya perubahan yang mendasar.

Hal ini sebagai bentuk upaya untuk menghadapai statue quo yang diperankan oleh Presiden Soeharto kala itu. Dengan alasan demikian, NU dideskripsikan sebagai organisasi radikal. Namun dalam arti positif.[6]

Secara de facto, mewujudkan perubahan tatanan sosial (social change, red) ke arah yang lebih bagus merupakan kebaikan dan kewajiban. Namun persoalannya terletak pada misi ideologi change holder-nya (pembawa perubahan, red).

Acap kali ideologi yang dianut, kontradiktif dengan arus utama keagamaan dan kenegaraan yang moderat. Dan pada akhirnya mereka malah menimbulkan permasalahan baru, sehingga terciptalah kekacauan (chaos, red) yang struktural di masyarakat. Seperti yang saat ini terjadi di belahan negara Timur Tengah.

Untuk itu, perlu adanya langkah deradikalisasi yang preventif oleh institusi negara, agama, dan masyarakat. Dengan alasan tesebut, SETARA Institute[7] mencoba untuk memformulasikan konsep deradikalisasi yang termaktub dalam bukunya, Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat; Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Bekeyakinan.

Hanya saja penulis mendapati permasalahan yang serius dalam buku tersebut. Di dalamnya, mereka mengklasifikasi Islam radikal dalam tiga tipologi. Pertama, kewajiban memberlakukan syariat Islam. Kedua, kewajiban menjalankan amar makruf nahi munkar. Ketiga, meyakini semua orang kafir mempunyai maksud jahat kepada umat Islam.[8]

Tiga tipologi tersebut jika diafiliasikan dengan term radikalisme, akan menggeneralisasi seluruh umat Islam. Baik yang diasumsikan moderat maupun radikal. Sebab muslim yang memiliki pemahaman keislaman yang sempurna, setuju dengan tipologi yang sedemikian.[9]

Tipologi pertama menjadi kewajiban awal keberislaman seseorang. Setelah mengucapkan syahadat, dia harus meyakini kebenaran syariat, serta menjalankannya dengan sepenuhnya. Tanpa hal itu, syahadat yang telah dideklarasikan bersifat impulsif. Doktrin ini sesuai dengan Q.S al-Baqarah (02): 208.[10]

Di samping itu, NU yang dicitrakan sebagai ormas Islam yang moderat, tujuan perjuangannya adalah untuk ‘izzu al-islâm wa al-muslimîn. Yakni, demi terciptanya masyarakat yang maju dan islami. Meski dalam perspektif NU, menjalankan syariat Islam di Indonesia termanifestasi dengan penerimaan Pancasila sebagai asas dalam bernegara.[11]

Sebagaimana tipologi pertama, tipologi kedua dan ketiga merupakan dogma agama yang diamini oleh semua umat Islam. Khusus yang ketiga, implementasi sosialnya dilaksanakan ketika mereka menzalimi kita. Jikalau tidak, maka kita diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik.[12]

Pada akhirnya, formulasi skema ini sarat dengan problematik. Mereka secara tidak langsung mewartakan, bahwa Islam adalah agama yang intoleran dan radikal. Sebab bisa jadi orang yang terlibat di dalamnya, adalah kalangan syarî’ah-phobia atau sekularis. Sehingga perlu upaya deislamisasi dogma terhadap para penganutnya.

Perspektif yang skeptis ini, malah menimbulkan permasalahan baru yang lebih luas. Dalam monografinya itu, SETARA Institute menyebut deradikalisasi hanya bisa dilakukan dengan mereduksi nilai-nilai keislaman dari pemeluknya. Dan hanya dengan menanamkan embrio sekularisme, maka sikap toleransi terhadap pemeluk agama atau sekte yang berbeda bisa tercipta.

Agar tepat sasaran dalam mengawal proses deradikalisasi, rujukan agama yang primer dan monografi cendekiawan muslim yang otoritatif perlu dimunculkan. Sebab bagaimana pun juga, kemunculan sekte yang ekstrimis dan radikal bermula dari paradigma yang tekstualis dan statis dalam memahami teks keagamaan.

Namun ada baiknya, bila kita mengetahui paradigma ekstrimis yang berimplikasi atas terjadinya aksi radikal. Di antaranya, kaum ekstrimis berjustifikasi bahwa praktek keislaman yang diperbuat oleh mayoritas umat Islam dunia telah keluar dari makna iman. Baik dalam ranah ‘ubûdiyah, mu’âmalah, dan siyâsah.[13]

Khusus dalam ranah politik dan konstitusi, pelaku ekstrimis bertedensi dengan ayat Al-Qur’an yang berbunyi; “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah SWT., maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (al-Ma’idah; [5]: 44).

Terkait ayat ini, Sayyid Quthb (interpretator ekstrimis, red), menyebutkan bahwa pemerintah muslim yang tidak menjalankan konstitusi negara yang searah dengan tuntunan agama, maka ia telah keluar dari Islam. Meski pemerintah tersebut meyakini kebenaran Al-Qur’an.[14]

Tentu penafsiran ini, kontradiktif dengan hasil penafsiran oleh mayoritas mufassir. Imam Fakhruddin Ar-Razi misalnya, beliau menulis bahwa ayat al-Ma’idah tersebut hanya ditujukan bagi orang yang mengingkarinya. Muslim yang tidak melaksanakannya karena disengaja atau ada kesulitan untuk menerapkannya, maka bukan termasuk kategori kafir.[15]

Dari paradigma inilah, eksplorasi takfîri berkembang sehingga terjadilah tindak kekerasan. Para penolak yuridis Islam atau orang yang berbeda madzhab dianggap kafir, boleh dibunuh dan diperangi.

Sebab menurut radikalis, status penolak konstitusi Islam atau yang tidak sepaham beralih menjadi musuh yang halal darahnya. Padahal dalam al-Qur`an disebutkan, bahwa membunuh manusia tanpa ada kausalitas yang dibenarkan tidak diperbolehkan. Ayat ini terdapat dalam al-Ma’idah (5): 33.

Akhirân, deradikalisasi ekstrimis memang patut selalu disosialisaikan. Hanya saja proses dekonstruksi radikalisme dan ekstrimisme, harus memakai perspektif Islam ahlus sunnah wal jamâ’ah. Tanpa perspektif ini, malah akan menimbulkan radikalisme baru atau deislamisasi seperti yang diupayakan sekularis di atas.

Untuk jawaban yang lebih luas, coba pembaca telaah kitab al-Haq al-Mubîn fî ar-Rad ‘alâ Man Talâ’ba bi ad-Dîn (Usamah Sayyid Mahmud Al-Azhari), Al-Azhar fî Muwâjahah al-Fikr al-Islâmî (Intitusi Fatwa Al-Azhar), dan al-Jihâd fîl Islâm (Sa’id Ramadhan Al-Buthi). Innama al-haq lillâh![]

 

*Tulisan ini merupakan salah satu nominator Lomba Penulisan Essai Hari Santri PCINU Mesir 2016
___________________
[1] Abu Umar Yusuf bin Abdullah ibn Abdul Bar al-Qurtubi, al-Intiqâ` fî Fadlâ`il al-Tsalâstah al-‘Aimmah al-Fuqahâ`, Beirut: Dar al-Kutub, hlm. 91.
[2] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman az-Zahabi, Târikh al-Islâm wa Wafayât al-Masyâhîr wa al-`A’lâm, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987, cet. i, vol. 14, hlm. 338.
[3]  Kalimat yang memiliki kecendrungan yang sama, juga terlihat dalam ayat ke-81 surat az-Zukhruf dan ayat ke-4 surat az-Zumar. Untuk lebih jelasnya, lihat Tafsîr Ibn Katsîr, vol. 7, hlm. 242, dan Tafsîr al-Thabarîy, vol. 25, hlm.60.
[4] Ismail Hasani, et.all, Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Jakarta: SETARA Institute, 2011, hlm. 26.
[5] Mitsou Nakamura, lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 19 Oktober 1933. Antropolog Jepang yang lebih berkonsentrasi pada perubahan sosial dan agama di Asia Tenggara.
[6] Mitsou Nakamura, The Radical Tradisionalism of The Nahdhatul Ulama in Indonesia, di Jurnal Asian Southeast Asian Studies, 1981 vol. xix, no. 2.
[7] Organisasi yang didirikan pada 14 Oktober 2005 ini, bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan status sosial lainnya, serta meningkatkan solidaritas dengan lemah dan korban. Lihat http://setara-institute.org/profile/, diakses. 17 Oktober 2016.
[8] Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, hlm. 90-92.
[9] Ainul Yaqin, Radikal dan Radikalisme, lihat. http://inpasonline.com/new/radikal-dan-radikalisme/, diakses. 17 Januari 2016.
[10] Abu Jakfar Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabari, Jâmi’ al-Bayân fî Ta`wîl al-Qur`ân, Riyadh: Muassasah arRisalah, 2000, cet. i, vol. iv, hlm. 128.
[11] Munawwar Fuad Noeh, Matsuki HS, Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Shidiq, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 140.
[12] Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain ar-Razi, at-Tafsîr al-Kabîr, Kairo: Maktabah at-Tawfiqiyah, 2015, vol. xv, hlm. 289.
[13] Usamah Sayyid Mahmud al-Azhari, al-Haq al-Mubîn fî ar-Rad ‘alâ Man Talâ’aba bi ad-Dîn, Abu Dhabi; Dar al-Faqih, 2015, cet. i, hlm. 18.
[14] Op. Cit, hlm. 23.
[15] Op. Cit, hlm. 24.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *