Urgensi Penetapan Hari Santri Nasional oleh Negara

Oleh: Hamidatul Hasanah

“Sejarah mengalami diskontinuitas, meski dalam bentuknya yang sulit dijelaskan.”[1] Penyataan Foucault ini sepertinya bisa disandingkan dengan peringatan Hari Santri Nasional, yang diperingati setiap tahun pada 22 Oktober. Dan menurut penulis, di sinilah—peringatan Hari Santri Nasional—salah satu letak diskontinuitas sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Segala sesuatu tidak akan pernah lepas dari sejarah; entah dalam bentuk kronologinya secara nyata maupun sekadar rangkaian peristiwa yang tersimpan rapi dalam benak masing-masing empunya. Pun saat kita mencoba membicarakan tentang hari santri yang masih anget diketengahkan—terlebih saat menjelang hari H— sejak keluarnya Keppres Nomor 22 Tahun 2015 lalu, yang menyatakan bahwa tanggal 22 Oktober resmi ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional.

Penetapan Hari Santri Nasional oleh presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo tersebut terilhami oleh Resolusi Jihad yang dikobarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 silam. Resolusi inilah yang membakar semangat para pahlawan dalam melawan penjajah, hingga berujung pada pertempuran heroik yang terjadi pada 10 November di Surabaya. Seperti yang dikatakan oleh Rais Aam PBNU, KH. Ma’ruf Amin, tanpa Resolusi Jihad, tidak akan ada perlawanan heroik. Tanpa perlawanan heroik, tidak akan ada Hari Pahlawan. Selanjutnya, jika tidak ada Hari Pahlawan, kemungkinan besar tidak akan pernah ada kemerdekaan Indonesia.

Hari Santri dalam Bingkai Nalar Histori

Sejarah Indonesia begitu panjang; di antaranya ada yang berhasil terungkap dengan gamblang seperti proklamasi kemerdekaan, ada pula yang terasa dibungkam, dijauhkan dari perhatian publik, seperti sejumlah jenderal yang dimasukkan ke Lubang Buaya, hingga kini tidak begitu jelas siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dalam rangkaian panjang kemerdekaan itulah, santri dan kiai ada di tengah-tengah mata rantai sejarah, turut mewarnai wajah kemerdekaan bangsa. Maka, jika dilihat dari satu perspektif, momen peringatan Hari Santri menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai daya juang para santri dalam upayanya merebut kemerdekaan. Pasalnya, perjuangan para ulama dan santri saat itu sungguh luar biasa; mengajukan dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam melawan penjajah. Hal tersebut bermakna bahwa, mereka siap untuk mati. Semangat yang berkobar ini ditekankan oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam Resolusi Jihadnya sebagai wujud bela Tanah Air bagi warga bangsa, terlebih kaum santri yang telah memahami bahwa cinta Tanah Air ialah bagian dari iman. Apalagi, saat itu Tanah Air sedang terjajah, sangat membutuhkan para pahlawan yang siap (mati) mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Maka, dalam keadaan mendesak inilah, ruh jihad itu ditancapkan dengan kuat oleh beliau, hingga akhirnya mengucur deras dalam jiwa setiap elemen bangsa (terlebih santri) untuk mengusir penjajah. Bahkan menurut hemat penulis, hal tersebut (sebuah perlawanan), merupakan tabiat setiap insan untuk mendapatkan hak hidup dengan aman dan damai di Tanah Air berbagai belahan dunia.

Sebelum membaca—makna Hari Santri—lebih jauh lagi, perlu digaris-bawahi bahwa santri tidak terbatas pada murid pesantren, sebagaimana perspektif khalayak umum tentang satu kata tersebut. Lebih jauh, Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj (Kang Said) menegaskan bahwa santri dalam pengertian (hari santri) ini adalah orang Islam yang beriman kepada Allah dan berakhlak terpuji[2].

Jadi, merupakan  pemikiran yang sempit jika kita mengatakan bahwa penetapan hari tersebut merupakan sebuah peng-eksklusif-an terhadap kaum santri, sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammadiyyah, di satu satu sisi. Di sisi lain, penulis merasa perlu ada penetapan tersebut, mengingat bahwa kalangan pesantren selalu dilempar dengan tuduhan yang sama sekali tidak diajarkan di sana—sebut saja radikal, misalnya. Dengan adanya Hari Santri Nasional ini, pemerintah secara tegas membawa citra santri sebagaimana mestinya muncul ke permukaan, yang bahkan bangsa Indonesia—tercatat sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, santri terbanyak—pun terkadang masih rabun dengan peran mereka. Maka, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melepaskan diri dari sejarah yang (seolah) membungkam adanya andil yang sangat besar dan berpengaruh dalam sejarah tubuh bangsa mereka sendiri.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat tentu tidak akan pernah terlepas dari perbedaan. Begitu pula dengan penetapan Hari Santri Nasional, di belakang penyematan nama baru dalam kalender bangsa Indonesia tersebut tidak terlepas dari berbagai macam pendapat. Pada mulanya, Muhammadiyyah menolak adanya penetapan tersebut dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi semacam sekat, batasan maupun perbedaan antara santri dan non-santri. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, nama ‘santri’ bukanlah untuk mereka yang belajar di pesantren saja, namun lebih kepada siapa yang menggunakan akhlak santri dalam kesehariannya. Toh, kaum santri juga tidak merasa adigung dengan Keppres tersebut. Dalam artian, keyakinan teguh bahwa mereka ialah kaum santri yang wajib membela bangsa—entah diakui ataupun tidak—mampu membawa mereka bersikap seolah legowo atas pengakuan pemerintah dalam ranah perjuangan mereka. Legowo dalam artian, diakui ataupun tidak, santri tetaplah santri. Sejarah bangsa Indonesia sendiri yang bersaksi bagaimana satu kata tersebut bermakna dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Meski tidak menutup kemungkinan mereka (kaum santri) akan berpikir: jika negara tidak bersifat ahistoris, maka (seharusnya) bukan merupakan hal yang sulit untuk menetapkan Hari Santri Nasional.

Hari Santri milik seluruh bangsa Indonesia. Kehadirannya tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah tujuh puluh satu tahun silam. Ia hadir, tumbuh menyatu dengan potongan-potongan sejarah lainnya. Bukan saatnya bagi generasi penerus bangsa untuk memperselisihkan penetapan hari tersebut. Syahdan, Indonesia sudah cukup terampil menghadapi berbagai perbedaan; baik pendapat, suku, ras, agama maupun yang lainnya. Terbukti, Indonesia merupakan negara paling moderat, bahkan jika disandingkan dengan negara-negara Timur Tengah sekalipun. Bukankah lebih baik untuk membentuk nalar historis yang benar, agar terpantul refleksi nyata peran generasi muda?

Hari Santri; Media Reflektif Kaum Santri

Jika dari satu perspektif penetapan Hari Santri Nasional merupakan penghargaan pemerintah atas kaum santri, maka refleksi dan introspeksi kaum santri—atau, lebih tepatnya: bangsa Indonesia—merupakan satu bentuk keniscayaan (perspektif lainnya) yang harus ada. Atau minimal, sebagai bentuk ‘tambahan’ rasa syukur atas ditetapkannya hari tersebut. Memang benar, penetapan hari santri tersebut merupakan salah satu janji pemerintah saat kampanye. Namun, tidak lantas kita—kaum santri—merasa cukup dan berbangga laiknya memenangkan sebuah taruhan. Sebaliknya, dengan adanya penetapan tersebut, sesungguhnya tanggung jawab atas sebuah nama itu—santri—justru lebih besar. Mengutip apa yang dikatakan oleh Kang Said saat peresmian Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo pada 18 Oktober lalu, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks, salah satunya ialah Sumber Daya Manusia[3].

Santri merupakan setengah dari kehidupan bangsa Indonesia. Santri juga salah satu bentuk SDM dari sekian macam manusia yang ada di dunia. Dalam kaitannya dengan Hari Santri, tidak berarti bahwa perjuangan (baca: jihad) telah usai. Sebagaimana diketahui, bahwa jihad ada dua macam; jihad perang dan jihad istishlah (perbaikan). Agaknya, bentuk jihad yang pertama tidak relevan jika dipraktikkan di era modern seperti sekarang. Alih-alih mengumandangkan jihad (dengan perang), tuduhan terorisme justru (akan) semakin mudah dilemparkan. Maka dari itu, jihad perbaikan ialah solusi tepat dalam menyongsong peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober besok.

Perbaikan dalam bingkai jihad selaras dengan Revolusi Mental yang digaungkan oleh presiden Jokowi. Setelah Indonesia merdeka dari penjajah, tenyata mental belum mengalami hal yang sama—merdeka. Mental bangsa masih berkutat pada mental kolonial, mental penjajahan. Hingga lebih dari setengah abad merdeka, konsumerisme, meniru budaya bangsa lain, korupsi, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, aborsi dan berbagai tindak kejahatan lainnya masih lekat di telinga kita. Setiap hari rasanya generasi bangsa terus dijejali dengan berita kriminalitas, game, gadget entah apa isinya yang secara perlahan dan tidak sadar mematikan mental bangsa, mematikan mental mereka dari berpikir dan berinovasi, berpandangan jauh menatap masa depan. Mereka merasa cukup tahu tentang kehebatan para leluhurnya, tanpa berpikir kritis bahwa saat ini, generasi bangsa harus bekerja keras mengembalikan kehebatan dan kejayaan masa lalu—khususnya dalam lingkup keislaman, karena santri ialah generasi penerus Islam. Oleh karena itu, di antara cara terdekat yang mungkin dilakukan ialah menitipkan generasi muda ke pondok pesantren, sedini mungkin. Atau, mengaji di tempat manapun, yang terpenting urgensinya. Atau, bagi mereka yang berkeyakinan (agama) lain, silakan berkontribusi dalam lingkupnya masing-masing. Jamaluddin al-Afghani, seorang pembaharu Mesir pernah berkata, jika kalian bangga menyebut kehebatan leluhur (kalian), maka kalian harus melakukan apa yang dahulu mereka lakukan.[4] Siapkah generasi masa kini memikul tanggung jawab ini?

 

*Tulisan ini menjadi salah satu nominasi Lomba Essai Hari Santri Nasional PCINU Mesir 2016
______________________________
[1] Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan, diterjemahkan dari buku The Archaeology of Knowledge Harper and Row Publisher, New YorK 1976, cet. I. 2012, IRCiSoD Diva Press, Yogyakarta, hlm. 26.
[2] http://www.nu.or.id/gallery/read/379/Kang-Said-Santri-Tak-Hanya-Murid-Pesantren, pada 10 Oktober 2016 pukul 8.45 PM waktu Kairo.
[3] http://www.nu.or.id/post/read/72127/ini-tantangan-bangsa-indonesia-menurut-kiai-said-, Selasa, 18 Oktober 2016 pada 9.06 PM waktu Kairo.
[4] Majalah al-Azhar edisi Syawwal 1437 H.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *