Peran Politis Perempuan dalam Perspektif Al-Buthi

Peran perempuan dalam ihwal berpolitik termasuk salah satu permasalahan fikih yang memiliki beragam perspektif dalam ijtihad para ulama. Budaya masyarakat dan nilai lokal sering kali membuat tarik-ulur seputar kepemimpinan perempuan tak kunjung usai diperbincangkan.

Pada tahun 90-an, budaya patriarki masih sangat kental masuk di berbagai lini kehidupan sosial—ini bahkan setelah meleburnya ajaran Islam. Disebutkan bahwa pada abad dimana Kartini hidup ini perempuan tidak mendapatkan hak yang leluasa untuk mendapatkan pendidikan bahkan dalam bidang agama sekalipun. Lembaga pendidikan lainnyaa juga tak jauh beda; sedikit yang membuka kelas untuk perempuan. Tak hanya itu, terkait pernikahan yang notabene ia berhak mandiri memilih pun, ia harus (mau) dipingit ketika menginjak usia tertentu.

Zamakhsyari Dhofir dalam bukunya, Tradisi Pesantren menyebutkan bahwa pondok pesantren perempuan sebenarnya telah ada sejak 1910-an. Meskipun demikian, santri putri masih belajar dalam takaran keperluan terbatas dan kebutuhan praktis. Misal, agar bisa membaca al-Quran dengan baik, shalat, mengerti masalah fikih wanita, dan ihwal lain yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban seorang perempuan dalam beribadah. Itu saja.

Salah-satu tokoh emansipasi perempuan di lingkungan pesantren ialah KH. Bisri Sansuri. Beliau mendirikan pondok pesantren khusus perempuan meskipun harus melawan tabu di tengah masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, kedudukan dan hak-hak perempuan masih terkungkung dalam perspektif patriarki tradisional. Agaknya kondisi ini juga yang kemudian mempengaruhi hasil Muktamar NU waktu itu. Muktamar NU pada 1961 M memutuskan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi kepala desa.

Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran-pemikiran yang berat sebelah mulai ditarik ke tengah oleh para pemikir kontemporer. Lambat laun, gong yang menandai bangkitnya perempuan-perempuan bumi pertiwi akhirnya ditabuh, termasuk oleh NU sendiri. Melalui Muktamar 1997, NU memutuskan keabsahan peran perempuan di dalam kebijakan publik atau politik.

Suara gong ini tidak hanya terdengar dari Indonesia. Di kancah negara-negara Arab gong kebangkitan senada juga mulai terdengar nyaring. Salah satu tokoh penabuhnya adalah al-Buthi. Ia menyuarakan itu melalui karyanya, al-Mar’ah. Sebagai dukungannya pada perkembangan peradaban Islam dan secara khusus kepada kaum perempuan, dengan cukup terperinci ia menyebutkan peran-peran politik yang seharusnya dapat diisi oleh mereka. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepala negara
Al-Buthi menjelaskan bahwa larangan perempuan menjabat sebagai khalifah dikarenakan tugas khalifah yang tidak hanya berorientasi pada urusan duniawi melainkan juga pada urusan agama. Semisal dalam kewajiban memimpin ritual-ritual keagamaan, atau urusan jihad, yaitu pertahanan dan kemiliteran. Hal ini semakna bahwa khalifah juga harus berperan sebagai komandan yang mengerahkan pasukan dan maju ke medan konflik. Tugas militer ini yang dalam Islam termasuk dalam kerangka jihad tidak diwajibkan bagi golongan perempuan.

Sementara pada praktik di zaman sekarang, pemerintah tidak lagi menerapkan hal yang sama. Kepala negara atau presiden memiliki badan-badan lain yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut. Presiden tidak langsung turun tangan mengatasi dan mengatur semisal urusan keamanan negara atau keagamaan umat muslim. Di Indonesia, dua tugas ini di tangani oleh Kemenag dan Kementerian Pertahanan, sehingga peran sebagai orang nomor satu di negara ini sekarang terbuka lebar bagi perempun sepanjang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Sebagaimana hasil Muktamar 1999 di PP. Lirboyo yang mengukuhkan keputusan ini dengan menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah pribadi, tetapi sudah merupakan sesuatu yang melembaga.

2. Peran dalam lembaga eksekutif dan legislatif
Pada tataran kepemimpinan di bawah kepala negara atau jabatan politik yang lain, harus diakui bahwa dalam beberapa persoalan masih terjadi silang pendapat di antara fukaha. Di antara jabatan yang dimaksud ialah dewan legislatif seperti DPR atau DPRD, maupun eksekutif seperti kementerian, gubernur dan kepolisian. Terkait hal ini, al-Buthi serta ulama kontemporer lainnya merasa perlu untuk memilih dan memutuskan salah satu pendapat demi kemaslahatan bersama.

Di antara muara perselisihan tersebut adalah Hadits: lan yufliha qawmun wallaw amrahum imraatan, tidak akan berhasil kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan (HR Bukhari). Menurut al-Mawardi di dalam al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Hadits ini dimaknai sebagai hujah universal mencakup seluruh teritorial kepemimpinan yang memiliki campur tangan ijtihad. Misalnya, wizarah tafwidl atau wakil presiden dan wizarah tanfidz yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, seperti kementerian. Dari Hadis ini pula muncul idiom bahwa perempuan lemah dalam bidang yang berbau ijtihadi.

Atas penjelasan al-Mawardi ini al-Buthi berkomentar bahwa Hadits di atas hanya relevan pada asbab wurud (konteks munculnya Hadits terkait). Yaitu, pengangkatan putri raja di salah satu kerajaan di Persia sebagai kepala kerajaan setelah kematian ayahnya. Ia mengartikan ketidakberhasilan perempuan dalam Hadits tersebut sebagai konsekuensi dari keterbatasan perempuan untuk mengatur perkara yang berkaitan dengan agama, semisal jihad dan imam dalam ritual keagamaan.

Sementara pada kasus peran perempuan menjadi dewan legislatif, Rasulullah Saw sendiri pernah memberi teladan untuk bermusyawarah dengan siapa pun, termasuk perempuan yakni ketika Rasulullah Saw meminta saran kepada Umi Salamah, istrinya, yang kemudian diikuti oleh beliau. Sahabat Nabi juga menunjukkan perilaku yang sama. Mereka tidak segan untuk meminta pendapat para sahabiyat. Semua teladan ini kurang lebih menunjukkan satu hal, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk saling bertukar pendapat membangun peradaban. Lembaga seperti majelis permusyawaratan terbuka lebar bagi siapa pun yang memiliki kapabilitas dan ingin memajukan agama dan bangsa.

Salah satu teladan di abad kenabian yang sangat proporsional bagi karier perempuan adalah Sayidah Aisyah. Sering kali ia menjadi sumber rujukan ihwal fikih perempuan. Ia juga banyak meriwayatkan Hadits. Di antara yang fenomenal adalah kepemimpinannya di dalam Perang Jamal. Ia masuk dalam pusaran perang antara Sayidina Ali dan Muawiyah. Ia menyuarakan pendapatnya dengan lantang. Ia bermaksud melerai kedua Sahabat Nabi tersebut.

3. Peran dalam lembaga yudikatif
Dalam ihwal kehakiman (qadla’), kendati mayoritas fukaha melarang perempuan menjadi hakim, al-Buthi lebih memilih pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim. Menurut Ibnu Jarir at-Thabari, perempuan boleh menjadi hakim dalam kasus apa pun. Selaras dengan salah satu pendapat Imam Malik yang diriwayatkan Ibnu Hajar dalam Fath al-Bâri. Sementara itu, kalangan Hanafiyah membolehkan asalkan tidak dalam kasus pidana, karena perempuan tidak dapat menjadi saksi dalam kasus tersebut. Sedangkan dari Syafiiyah, walaupun tidak diperbolehkan namun berdasarkan salah satu pendapat: jika benar-benar terjadi, maka hasil putusannya tetap berlaku.

Sejarah politik perempuan

Semua pemaparan di atas yang berisi legalitas perempuan berpolitik bukanlah tanpa praktik. Jika kita menilik dari balik histori kerajaan-kerajaan Islam maka akan tersingkap nama-nama perempuan yang memiliki peran strategis. Pada zaman Rasulullah perempuan adalah orang pertama yang masuk Islam, orang pertama yang hijrah bahkan juga orang pertama yang syahid. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak kaum perempuan yang pernah menduduki kursi kepemimpinan; menjadi hakim, polisi maupun peran publik lainnya.

Posisi-posisi tersebut tentu diraih dengan lingkungan yang mendukung dan semangat mereka untuk mencari ilmu. Cerminan semangat kaum perempuan sudah terefleksikan sejak kebersamaannya dengan Rasulullah ketika para sahabiyat meminta waktu khusus pada Rasulullah untuk mengajar mereka.

Jika perempuan di zaman Rasulullah bisa dengan leluasa ikut membela Islam dalam perang, memperluas pengetahuan, mengutarakan pendapat dan menjadi saudagar kaya, lalu kenapa masih ada yang beranggapan mereka hanya layak berperan di ruang domestik? Mereka melaksanakan kewajiban, akan tetapi belum mendapatkan hak. Sehingga di sini, perlu bagi kita untuk kembali memahami nilai-nilai Islam terkait peran perempuan dalam seala lini kehidupan, tak terkecuali dalam kemajuan peradaban masa kini secara global.[*]

*Versi makalah disampaikan dalam kajian-rutin HIMASAL.

Leave a comment