Dalam sejarah pemikiran Barat, kata humanisme tidak bisa diartikan secara terpisah dari kata renaisans. Humanisme sebagai kesadaran akan nilai-nilai kemanusian memang berangkat dari akar sejarah abad pertengahan, dimana pada saat itu masyarakat Eropa mengalami masa kegelapan yang sangat panjang. Bagi masyarakat Eropa, Abad Pertengahan juga memiliki era tersendiri yang disebut dengan era Tuhan. Tapi pada waktu yang sama, manusia seolah-olah tidak mempunyai peran yang berarti. Mereka harus tunduk kepada ajaran-ajaran Tuhan yang sebenarnya lebih didominasi oleh dogma-dogma dan hegemoni gereja. Waktu itu, rasionalitas tidak mempunyai ruang kebebasan. Urusan agama dan negara sepenuhnya diserahkan kepada gereja sebagai pemilik otoritas tertinggi. Suasana semacam inilah yang akhirnya membuat para aktivis kemanusiaan bangkit dan bergerak sebagai lambang perlawanan atas kediktatoran dan keotoriteran. Gerakan ini pada akhirnya disebut dengan renaisans. 

Secara sederhana, makna renaisans berarti kesadaran akan kebangkitan kembali masyarakat Eropa. Ia hadir sebagai bentuk optimis akan kemanusiaan dan kejayaan rasionalitas seperti yang terjadi pada masa Yunani-Romawi kuno.

Humanisme, yang diperjuangkan pada masa renaisans bukan berarti anti-agama. Aliran ini hanya ingin melawan corak filsafat skolastik teosentris yang selama berabad-abad mengabaikan sisi kemanusiaan. Kegelisahan semacam inilah yang membidani lahirnya cara pikir modern; sebuah corak pemikiran baru yang bersifat antroposentris, menekankan segala hal terkait manusia dan kemanusiaan.

Di Abad Pertengahan, sikap manusia sangat dipengaruhi oleh kepercayaan akan hal-hal religius. Di saat yang sama, mereka juga dikekang oleh kebijakan-kebijakan agamawan. Agama dan agamawan seolah mempunyai kekuatan yang sama: ketuhanan dan sakralitas. Pada saat Barat begitu tunduk pada religiusitas inilah mereka diselimuti kegelapan: kediktatoran, keterbelakangan dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.   Humanisme hadir sebagai revolusi akan semua itu. Pembelaan terhadap hak-hak manusia berarti menolak segala hal yang mungkin mengekang kemanusiaan tersebut, bahkan agama sekalipun.

Dalam perjalanannya, humanisme yang pada mulanya tidak anti-agama dan sebatas refleksi atas perjuangan pengambilan hak dan kebebasan manusia lambat laun berubah menjadi humanisme rasional mutlak. Yakni, pergumulan manusia akan nilai-nilai yang bertumpu pada akal murni seperti yang disuarakan oleh Thomas Paine dalam bukunya, The Age of Reason. Di dalam buku tersebut, ia secara terang-terangan menolak semua agama. Bagi Paine, tidak ada agama yang musti diikuti dan dipercayai selain agama rasionalitas.

Humanisme mutlak yang tumbuh di era ‘rasio’ dalam diksi Paine, telah memutuskan diri dari agama. Segala hal yang berkaitan dengan kebenaran, ilmu pengetahuan, juga segala urusan filsafat sepenuhnya ditanggung oleh manusia. Urusan keimanan tidak berhak lagi untuk diatur oleh pemegang otoritas tertentu karena hal semacam itu adalah urusan privasi seseorang. Yang berhak mengurus perkara tersebut cukuplah manusia dan kebebasannya masing-masing. Begitu juga yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, apa yang harus diperbuat oleh manusia dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Sampai di sini, dapat kita katakan bahwa etika Barat berasal dari hukum positif murni. Ia tak terikat dengan norma-norma agama.

Jika dilihat dari corak perkembangannya, humanisme yang bersifat antroposentris ini pada akhirnya melahirkan aliran sekularisme di Barat. Humanisme lantas menjadi ajang penguasaan manusia akan manusia lain yang berimplikasi kepada pemisahan agama dari negara. Agama dan negara mempunyai ruangnya sendiri-sendiri.

Di ujung perkembangan teorinya, humanisme ala Barat ini mengalami benturan antara konsep dan realita. Saya mendapati bahwa kesadaran humanis yang menandai kebangkitan Eropa sebagai bentuk  pembelaan hak, kebebasan dan kesejahteraan manusia ini ternyata berhadapan pada nilai-nilai luhur yang sudah diikuti dan dipercayai sebelumnya. Pada taraf ini, humanisme Barat berlawanan dengan kemanusiaannya sendiri. Contoh yang cukup jelas adalah fakta sejarah mengenai Perang Dunia I dan II.

Selain humanisme, misi antroposentris juga berimplikasi pada objek ilmu humanistik Barat lain yang lebih condong kepada segala hal terkait hukum-hukum sosial. Sebenarnya sejak tradisi Yunani kuno, para filsuf seperti Plato di dalam alJumhûriyyah dan Aristoteles di dalam al-Siyâsah telah merumuskan kajian-kajian tersebut. Mereka berdualah yang membuat ramuan-ramuan tertulis, meski secara substansial kedua filsuf tersebut sebenarnya mengambil dasar-dasar filosofisnya dari Socrates. Namun, setelah usai masa Yunani, tepatnya sepanjang abad pertengahan ilmu-ilmu humanistik dikebiri. Ilmu-ilmu sosial tak lagi dibicarakan. Ia mulai dibicarakan kembali pada permulaan abad ke-16. Thomas More, ia lah yang memulai analisis-analisis rasional terhadap kehidupan sosial sebagai pusat kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang terekam dalam bukunya, Utopia yang masyhur itu. Dalam perkembangannya kemudian, wujud ontologis atau kemungkinan (potensi) pemikiran manusia atas hukum-hukum sosial secara nyata diperbincangkan oleh Giambattista Vico (1668-1744). Ia mengatakan:Masyarakat sosial itu terbentuk oleh manusia. Sebab itu, mungkinbagimanusia untuk memahaminya (merumuskan) dengan dirinya sendiri.” Pada tataran selanjutnya, Auguste Comte merumuskan bahwa sejarah perundang-undangan sosial di Barat melalui era Tuhan, para pahlawan dan kemanusiaan, dimana masing-masing era memiliki corak tersendiri.

Pada sisi lain, corak masyarakat modern juga ditandai dengan maraknya nalar rasionalisme. Sebagaimana pergeseran dari kemanusiaan menuju anti-kemanusiaan, begitu juga rasionalitas modern ditolak pada masa posmodernisme. Bambang Sugiharto dalam salah satu ceramah filsafatnya mengatakan bahwa pada masa ini, rasionalitas tidak lagi dipercayai. Masyarakat kita hari ini cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat irasional metaforik. Dari sini, setidaknya bisa kita tengarai bahwa di dalam sejarah pemikiran kerap kali terjadi rivalitas konseptual, yang menurut saya juga mencirikan adanya rivalitas epistemologi yang tak pernah usai.

Humanisme Barat yang menekankan arah kebebasan sepenuhnya terhadap manusia juga mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap konsep etika masyarakat modern. Untuk menguatkan premis ini, Dr. Musthafa Hilmi mengatakan bahwa aliran filsafat positivistik Barat tidak lagi mempercayai kebenaran etika. Nilai-nilai “benar” dan “salah” tidak mempunyai keterkaitan yang pasti dengan realitas, karena aliran ini mengukur realitas dengan pendekatan empirik.  

Tidak hanya positivistik, aliran filsafat lain yang menerabas konsep-konsep etika klasik ialah eksistensialisme. Aliran filsafat ini dipelopori oleh Kierkegaard, Sartre, Heidegger dan Nietzsche. Selain menolak konsep kepatuhan individual terhadap undang-undang sosial, menolak objektivitas ilmu pengetahuan dan sepenuhnya menjunjung kebebasan, sebenarnya filsafat mereka tak lebih dari upaya penghancuran akan nilai-nilai etika. Menghadapi hal ini, Colin Wilson, filsuf dan penulis asal Inggris berujar:

“Jika tujuan daripada filsafat ialah membahas seputar ilmu pengetahuan serta batasan-batasan peran manusia atasnya,  maka kita tak lebih dari sekadar mengulangi filsafat Descartes sambil duduk santai di atas sofa. Setelahnya, kita tidak akan bisa melangkah lebih maju ke depan. Semua ucapan para filsuf akan dibantah oleh para filsuf yang lain, atau bahkan dibantah oleh dirinya sendiri. Dalam suatu waktu, seorang filsuf akan menulis tentang pemikiran apapun, lalu dalam waktu yang lain dia akan menulis pemikiran yang baru, yang membantah pemikirannya yang awal.”

Kritikan Colin Wilson ini setidaknya memberi penegasan bahwa filsafat Barat, yang bercorak modernitas dan antroposentris ternyata mempunyai persoalan yang cukup urgen. Setidaknya bagi saya, pertanyaan itu ialah: adakah sisi absolut dalam ajaran filsafat, atau setidaknya kapankah humanisme Barat benar-benar memiliki rumusan ideal sekaligus paten?