Meminjam istilah Cak Nur, pemberitaan mengenai radikalisme agama tak ubahnya memasukkan anggur baru ke dalam botol-lama, dalam artian bukan lagi hal baru. Modus “semangat keagamaan” yang sama hanya dipoles sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan pembuatan minuman yang ada. Akibatnya, pembiasan realitas atas kepentingan-kepentingan lain yang berkedok agama bisa merasupi berbagai wilayah manusia; politik, ekonomi, agama hingga budaya guna melebarkan sayap pasar bebasnya, suatu modus kapitalis yang oleh Muhammad Fayyadl disebut “Islam Pasar”.
Melihat tantangan di atas, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PCINU Mesir mecoba melakukan pendekatan ilmiah dengan menawarkan istilah Sunni-Progresif sebagai jalan-keluar. Tema yang dipresentasikan oleh Lukman Hakim Rohim ini menitikberatkan pada posisi Ahlusunnah sebagai pemegang status quo dalam upaya progresivitasnya yang lebih eksistensial terhadap problem dunia global.
Beberapa hal penting seputar kajian yang digelar pada Kamis, 24 Oktober 2019 tersebut membahas tentang persingggungan Islam dan Kapitalisme Barat yang memunculkan respon berbeda dari tubuh umat Islam. Perbedaan ini menjelma menjadi beberapa golongan, yakni golongan tradisionalis, golongan modernis atau liberal, golongan revivalis, dan terakhir transformatif. Dari golongan tradisionalis inilah yang tidak lain adalah Ahlussunnah akan dibahas secara historis-epistimologis yang nantinya menjadi basis pergerakan Sunni-Progresif.
Namun menjadi masalah ketika membahas definisi dari Ahlussunnah itu sendiri, melihat banyaknya adu klaim bahkan otoritas mengatasnamakan Ahlussunnah. Grand Syeikh Ahmad Thayyib mecoba memberikan jawaban apik dengan mangutip perkataan Imam Tajudin as-Subki dalam “Syarh ‘Aqidat Ibnu Hajib’, bahwa terminologi Ahlussunnah mengacu pada 3 golongan yang disepakati; ahlu hadits, ahli rasionalitas dan paradigma berpikir, dan ahli intuitif; mukasyafah.
Nyatanya, walaupun kondisi internal umat Islam terlihat baik-baik saja, akan tetapi realita kemunduran umat Islam saat ini tidak bisa ditampik lagi. Tantangan globalisasi dan kapitalisme dunia menyebabkan perlunya kesadaran akan krisis yang terjadi, khususnya Ahlussunah dengan massa terbanyak di dunia. Krisis internal ataupun eksternal yang menjangkiti umat ini antara lain; watak teologi dogmatis Ahlussunnah yang pada beberapa bagian terjebak pada dualitas. Corak berpikir macam ini dicurigai telah memberangus pluralitas corak berpikir yang rentan menimbulkan perpecahan di tubuh umat Islam sendiri. Kedua, tantangan radikalisme yang menurut pemakalah dianggap telah mendapat penanganan secara apik, baik melalui ormas-ormas sunni ataupun lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat. Selanjutnya, yang menjadi sentral kritik Ahlussunnah sebagai pemegang otoritas keislaman dunia adalah sikap abai terhadap tantangan kapitalis dan neo-liberal dewasa ini. Sehingga, adanya program-program berbasis syariah justru menjembatani praktek kapitalisme yang semakin mencekik masyarakat kasta rendah.
Maka kaitannya dengan problem di atas, Sunni-Progresif hadir dan mencoba menawarkan upaya-upaya pembaharuan yang terangkum dalam 3 gagasan pokok, yakni; pendasaran basis teologi pembebasan, aktualisasi tiga ranah (teologi, fikih dan tasawuf), dan reorganisasi massa dalam basis pergerakan perkembangan masyarakat. Disamping itu, rekontruksi iman ta’abuddi menuju iman taqaddumi menjadi ciri khas dari wacana Sunni-Progresif ini.
Diskusi yang berlangsung selama 7 jam ini berlangsung lancar dan semakin seru lantaran berbagai kritik dan saran disampaikan peserta kajian perihal tema yang diusung. Walaupun dalam beberapa hal, pemakalah dianggap kurang terang menjelaskan tentang Neo-liberalisme beserta runtutan sejarahnya sehingga membawa ke pembacaan yang terlalu umum dan meluas. Namun secara keseluruhan, perihal kaidah kepenulisan dan ketatabahasaan dinilai cukup baik, terlebih tema yang diangkat sangat menarik dan kontekstual dengan zaman sekarang.[]
Simak #LaporanKajian Lakpesdam Mesir lainnya di sini: LAKPESDAM.
