Oleh: Bima Rahman Hakim
Jika kita membaca sejarah mengenai Muktamar Nahdlatul Ulama dalam masa kekuasaan Hindia Belanda, tentu dapat dipastikan keikutsertaan di dalamnya bersifat eksklusif dan terbatas pada para Kiai dari kalangan Syuriah. Selama dua belas edisi atau sebelum tahun 1934, belum ada nama-nama dari kalangan Tanfidziyah dan Ibu Nyai yang muncul baik sebagai peserta, maupun ikut bersuara. Chairul Anam seorang Sejarawan NU menyebut periode awal tersebut sebagai masa perintisan NU.
Dalam masa perintisan tersebut, gerakan perjuangan didominasi oleh nama-nama Kiai berkaliber, seperti: Hadrotussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Bisri Syansuri dan lain-lain. Belum ada nama ulama perempuan yang vokal dan terlihat pada kurun waktu tersebut. Namun, dalam Muktamar Ke-13 di Menes, Banten perjuangan dari kalangan perempuan mulai terlihat. Muktamar Menes berhasil menelurkan putusan penting dan bersejarah dalam pelaksanaan Muktamar NU.
Muktamar yang dilaksanakan di ujung barat Pulau Jawa ini dianggap sebagai tonggak awal emansipasi perempuan di tubuh NU. Dalam pertemuan tersebut para peserta berhasil menggagas sebuah resolusi untuk melibatkan perempuan dalam penyampaian gagasan di hadapan forum peserta. Putusan ini hadir setelah dorongan dari ibu-ibu di kalangan NU kepada para Kiai, untuk mendirikan organisasi khusus perempuan yang menjadi cikal bakal dari Muslimat Nahdlatul Ulama.
Peristiwa dalam Muktamar tersebut, terekam dengan jelas dalam Berita Nahdlatoel Oelama No 6 tahun ke-10 edisi 19 Januari 1941 yang menyatakan kehadiran perwakilan kaum perempuan. Mereka bersanding sejajar dengan para Kiai yang mewakili kepengurusan cabang dan wilayah dari seluruh Indonesia. Perwakilan yang terdiri dari dua orang tersebut yaitu: Ny Djuaesih, Ketua Muslimat NU Bandung, dan Siti Syarah dari daerah tuan rumah, yaitu Menes sendiri. Kehadiran kedua Srikandi tersebut, menunjukkan inklusifitas dan kesetaraan dalam forum tertinggi pengambilan keputusan NU.
Mereka diberi kesempatan untuk berpidato di hadapan Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai Asnawi Kudus, Syekh Kasyful Anwar Kalimantan, KH Abdurrahman Menes, Habib Gathmayr dari Palembang, KH Abdul Latif Cibeber dan ratusan kiai lain. Dalam pidatonya, Ny. Djuaesih menyerukan bahwa islam adalah agama untuk semua jenis golongan termasuk kaum perempuan.
“Di dalam agama Islam, bukan saja kaum laki-laki yang harus dididik mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lain. Kaum wanita juga wajib mendapatkan didikan yang selaras engan kehendak dan tuntutan agama. Karena itu, kaum wanita yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama mesti bangkit”, ungkap beliau.
Pidato tersebut, sontak mendapat tepuk tangan dan apresiasi luar biasa dari para peserta yang hadir. Perkataan Ny. Djuaesih juga menyadarkan mengenai pentingnya kehadiran perempuan dalam setiap lini perjuangan NU dalam khidmah kepada umat.
Selain menjadi perempuan pertama yang berpidato di panggung besar Muktamar NU, Ny. Djuaesih dianggap sebagai manifestasi dari sosok RA Kartini di tubuh Nahdlatul Ulama. Keberhasilannya dalam menembus organisasi Islam tradisonalis yang terkenal sangat patriarkis tersebut menjadikan dirinya layak disetarakan dengan RA. Kartini. Kemampuannya dalam berpidato juga mengantarkan dirinya menjadi pelopor awal dalam pendirian dan pembentukan Muslimat NU.
Dalam kurun waktu pasca Muktamar Menes tahun 1939, Ny. Djuaesih mendapatkan tugas untuk memimpin rapat khusus wanita oleh RH. Muchtar, seorang utusan NU Banyumas dan tokoh sentral dalam persiapan Muktamar Magelang 1939. Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Sukoharjo, Kroya, Surakarta, Purworejo, dan Bandung. Forum tersebut menghasilkan rumusan penting yang mendorong peran aktif dan keterlibatan lebih luas para wanita dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan, serta dakwah. Hasil tersebut kemudian memperoleh tindak lanjut pada Muktamar Ke-14 di Magelang dan diterima sebagai rumusan pembahasan dalam Muktamar Ke-15 di Surabaya.
Hingga akhirnya, pada tanggal 29 Maret 1946, keinginan kaum perempuan Nahdliyin untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto. Hasilnya, dibentuklah lembaga yang diisi oleh wanita dengan nama lama Nahdlatoel Oelama Moeslimat (NOM) yang kelak lebih populer disebut Muslimat NU. Pendirian Muslimat tersebut direstui oleh tiga Kiai utama NU pada masa itu, yaitu KH Muhammad Dahlan, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri.
Meski menjadi sosok perintis Muslimat NU, Ny. Djuaesih tak begitu menonjol sebagai organisator dalam kepengurusan Muslimat. Ny. Djuaesih tidak menduduki jabatan tertentu pada kepengurusan pertama Muslimat, baik di tingkat Nasional maupun Jawa Barat. Baru pada periode 1950-1952, Ny. Djuaesih dilantik sebagai Ketua Muslimat NU Jawa Barat.
Editor: Abrari Ahmadi
Sumber: NU Online, NU Online Banten, NU Online Jawa Barat, muslimatnu.or.id, dan Alif.id.
