Oleh: Miqdad Faruq
Kemerdekaan, sebuah kata yang menyiratkan otonomi dan kebebasan, menghadapi tantangan baru di era digital. Dunia yang semakin terhubung melalui teknologi informasi menawarkan pelbagai kemudahan, namun juga menghadirkan permasalahan kompleks yang dapat mencederai makna kemerdekaan individu dan negara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana era digital memengaruhi berbagai aspek kemerdekaan, baik dari segi kebebasan individu maupun kedaulatan negara.
Kemerdekaan adalah puncak dari perjuangan panjang suatu bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, momen tersebut bukan hanya sebuah deklarasi, melainkan simbol dari kebangkitan dan kehendak kuat untuk menentukan nasib sendiri. Dalam buku “Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno mengungkapkan bahwa proklamasi kemerdekaan adalah puncak dari seluruh perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kemerdekaan itu tidak datang dengan mudah, tetapi melalui keringat, darah, dan nyawa dari banyak pejuang yang gigih untuk menentukan nasibnya sendiri.
Selain dari definisi kemerdekaan di atas, makna kemerdekaan dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pada intinya, semua perspektif tersebut bermuara pada pengertian bahwa kemerdekaan adalah keadaan di mana suatu bangsa, kelompok atau individu bebas dari penindasan, dominasi, atau kekuasaan pihak lain, sehingga memiliki kebebasan untuk menentukan nasib dan jalan hidupnya sendiri. Lantas, apakah makna kemerdekaan itu masih cakap diperjuangkan di era digital saat ini? Mengingat bahwa kemajuan teknologi informasi dapat memengaruhi segala aspek kehidupan, tak terkecuali nilai-nilai kemerdekaan.
Pertama, kemerdekaan pribadi di era digital kini menghadapi tantangan signifikan terkait dengan privasi dan keamanan data. Dengan kemajuan teknologi informasi, data pribadi individu kini lebih mudah diakses dan dipantau. Misalnya, platform media sosial dan aplikasi yang berbagi data memudahkan pengumpulan informasi pribadi tanpa disadari oleh pengguna. Menurut laporan dari Electronic Frontier Foundation (EFF), data pribadi yang dikumpulkan dari aktivitas online dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti pemasaran yang sangat tersegmentasi atau bahkan pengawasan oleh pihak tidak berwenang. Dalam konteks ini, seseorang sering kali merasa terjepit antara kebutuhan akan konektivitas dan kekhawatiran akan privasi mereka.
Selain itu, kemerdekaan negara juga menghadapi tantangan besar di era digital, terutama dalam hal kedaulatan siber. Negara-negara kini harus menghadapi ancaman siber yang dapat mengganggu sistem pemerintahan dan infrastruktur kritis. Menurut laporan oleh NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, serangan siber dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menimbulkan kerusakan ekonomi yang signifikan. Ketidakmampuan untuk melindungi dari ancaman siber bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara, yang pada akhirnya berdampak pada kemerdekaan dan keamanan nasional.
Negara kita contohnya, kasus kebocoran data yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik setelah sejumlah informasi sensitif yang diduga berasal dari data pribadi masyarakat tersebar di dunia maya. Kebocoran ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena data pribadi, termasuk nomor telepon, alamat, dan informasi lainnya, menjadi rentan terhadap penyalahgunaan. Kasus ini mencuat ketika seorang peretas mengklaim memiliki akses ke jutaan data milik warga Indonesia, yang kemudian dijual di forum-forum daring. Kejadian ini melahirkan pertanyaan besar tentang sistem keamanan siber di Indonesia, terutama terkait peran Kominfo sebagai lembaga yang seharusnya melindungi dan menjaga keamanan data digital di Indonesia.
Selanjutnya, era digital dapat mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi, yang berdampak pada kebebasan berbicara. Meskipun platform digital memberikan suara kepada individu dari berbagai belahan dunia, mereka juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berbahaya. Studi oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa informasi palsu dan berita bohong menyebar lebih cepat di media sosial dibandingkan dengan berita yang valid. Hal ini menimbulkan dilema tentang bagaimana menjaga kebebasan berbicara sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang salah. Perdebatan ini semakin intensif ketika platform digital dihadapkan pada tekanan untuk memoderasi konten tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan berpendapat.
Dalam konteks globalisasi yang dipercepat oleh teknologi digital, masalah hak asasi manusia pun menjadi perhatian penting. Globalisasi membawa tantangan baru dalam hal peraturan internasional dan standar hak asasi manusia. Misalnya, negara-negara dengan kebijakan internet yang ketat dapat membatasi akses informasi dan hak berbicara, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan yang diakui secara internasional. Pengawasan global terhadap hak asasi manusia yang berbasiskan digital juga sering kali menjadi topik perdebatan antara negara dengan kebijakan yang berbeda.
Selain itu, dampak teknologi digital terhadap pekerjaan dan ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Digitalisasi dan otomatisasi mengubah lanskap pekerjaan secara drastis, yang dapat memengaruhi kemerdekaan ekonomi individu. Menurut laporan World Economic Forum, otomatisasi dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dalam sektor tertentu dan menuntut keterampilan baru yang sering kali tidak dimiliki oleh tenaga kerja yang ada. Fenomena ini berpotensi menimbulkan tantangan bagi kebebasan ekonomi individu untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.
Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan di muka, berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan untuk melindungi kemerdekaan di era digital. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa memberikan kerangka kerja untuk perlindungan data pribadi dan privasi. Selain itu, ada pula inisiatif seperti Net Neutrality di Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga akses internet yang adil dan setara. Namun, pengaturan ini sering kali menghadapi tantangan implementasi dan penyesuaian yang kompleks di berbagai negara liyan.
Penting bagi kita untuk terus mengembangkan pemahaman dan kebijakan yang mampu mendamaikan nilai-nilai kemerdekaan dengan kemajuan teknologi. Upaya untuk melindungi privasi individu, memastikan kebebasan berbicara, dan menjaga kedaulatan nasional harus dilakukan secara seimbang dan adaptif terhadap perkembangan digital yang cepat. Kiranya cukup dengan pendekatan yang hati-hati dan berwawasan ke depan, kita dapat memastikan bahwa kemerdekaan yang kita perjuangkan selama ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era digital yang penuh dinamika ini.
Sebagai penutup, tantangan kemerdekaan di era digital adalah refleksi dari perubahan besar yang sedang terjadi di masyarakat kita. Kemerdekaan yang selama ini kita anggap sebagai hak dasar kini harus diperjuangkan dengan cara yang baru, seiring dengan kemajuan teknologi yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—baik individu, masyarakat, maupun negara—untuk terus beradaptasi dan mencari solusi yang efektif agar makna kemerdekaan tetap dapat terjaga dan diperkuat di tengah perubahan yang cepat ini. Tabik!
Esai ini merupakan pemenang juara 3 dalam acara “Lomba Menulis Esai PCINU Mesir 2024” yang diselenggarakan oleh LTN-NU Mesir.
